Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pejabat struktural di Pengadilan Negeri dalam rangka penguatan kualitas kepemimpinan, integritas, dan peningkatan kinerja satuan kerja peradilan umum. Sebanyak 230 orang hakim yang akan dilantik menjadi pejabat struktural pengadilan negeri mengikuti arahan dari pimpinan Ditjen Badilum secara daring pada Kamis, 06 Agustus 2026.
Kegiatan pembinaan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh para hakim yang baru saja promosi menjadi pejabat struktural pada Pengadilan Negeri dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut mendampingi, jajaran pejabat eselon II Ditjen Badilum, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Hasanudin, S.H., M.H., serta Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menekankan pentingnya peran pimpinan Pengadilan Negeri sebagai role model dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kepada para hakim, diingatkan untuk menjaga integritas, misalnya dengan menolak gratifikasi dan melakukan pengawasan berjenjang pada pegawai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menyampaikan pentingnya keterlibatan pimpinan pengadilan di setiap kegiatan, dari penyusunan anggaran hingga pelaporan kinerja. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Hasanudin, S.H., M.H., berpesan ke para hakim bahwa promosi bukan penghargaan capaian masa lalu, tapi adalah kepercayaan untuk memimpin masa depan.Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. mengingatkan para hakim agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara, terutama aplikasi yang dikembangkan Ditjen Badilum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para hakim dapat semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.