By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
     MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami     Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Ditjen Badilum Kumpulkan Secara Daring Pejabat Struktural Baru Pengadilan Negeri dan Berikan Pembinaan

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pejabat struktural di Pengadilan Negeri dalam rangka penguatan kualitas kepemimpinan, integritas, dan peningkatan kinerja satuan kerja peradilan umum. Sebanyak 230 orang hakim yang akan dilantik menjadi pejabat struktural pengadilan negeri mengikuti arahan dari pimpinan Ditjen Badilum secara daring pada Kamis, 06 Agustus 2026.

    Kegiatan pembinaan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh para hakim yang baru saja promosi menjadi pejabat struktural pada Pengadilan Negeri dari berbagai wilayah di Indonesia. Turut mendampingi, jajaran pejabat eselon II Ditjen Badilum, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Hasanudin, S.H., M.H., serta Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

    Dalam arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menekankan pentingnya peran pimpinan Pengadilan Negeri sebagai role model dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kepada para hakim, diingatkan untuk menjaga integritas, misalnya dengan menolak gratifikasi dan melakukan pengawasan berjenjang pada pegawai.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menyampaikan pentingnya keterlibatan pimpinan pengadilan di setiap kegiatan, dari penyusunan anggaran hingga pelaporan kinerja. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Hasanudin, S.H., M.H., berpesan ke para hakim bahwa promosi bukan penghargaan capaian masa lalu, tapi adalah kepercayaan untuk memimpin masa depan.Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. mengingatkan para hakim agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara, terutama aplikasi yang dikembangkan Ditjen Badilum.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan para hakim dapat semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id