By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
     MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami     Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Terkini

Pengumuman PN Praya

Panggilan Umum

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

KETUA MA HADIRI UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 BHAYANGKARA

SEKRETARIS MA HARAP 25 PEJABAT PENGAWAS YANG DILANTIK MENJADI MOTOR PENGGERAK PERUBAHAN

MA GOES TO CAMPUS 2026 HADIR DI YOGYAKARTA, PERKUAT LITERASI PERADILAN BAGI MAHASISWA

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat Ikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Ditjen Badilum

    Untuk meningkatkan pelayanan kepada para penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Ditjen Badilum mengundang para pimpinan pengadilan negeri se-Jawa Barat mengikuti bimbingan teknis. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. membuka dan memberikan pengarahan pada bimbingan teknis yang digelar di kota Garut pada 08-10 Juli 2026 ini.

    Pemateri pertama Drs. Gufron Sakaril, M.M. (Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI) menyampaikan tentang “Komunikasi Efektif dengan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Layanan Peradilan”. Eliza Octavianti Rogi, S.Pd. (Ketua Umum Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, POTADS) menyampaikan pemaparan tentang pelayanan kepada para penyandang kebutuhan khusus.

    Dari lingkungan peradilan, Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) menyampaikan tentang “Permasalahan Penyandang Disabilitas pada Persidangan”. Kemudian Kepala Subdirektorat Tata Kelola Ditjen Badilum Candra, S.H. memberikan materi tentang “Penyediaan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan.”

    Selain menerima materi, para peserta juga melihat sarana pelayanan bagi para penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Garut.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN BATIK PDSBMA TAHUN 2026

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id