By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
     MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami     Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Terkini

Pengumuman PN Praya

Panggilan Umum

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

SOROTI PERKEMBANGAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL, WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL: HAKIM HARUS ADAPTIF!

PERKUAT SINERGI HUKUM SEKTOR KEUANGAN DIGITAL, MA GELAR DISKUSI INTENSIF UU P2SK DENGAN OJK

RAIH OPINI WTP KE-14, MAHKAMAH AGUNG TERIMA LHP LAPORAN KEUANGAN 2025 DARI BPK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Dengan Asesmen AMPUH, Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang Terus Berbenah dan Menjadi Lebih Melayani

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Kegiatan asesmen ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., bersama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. pada hari Selasa, 28 Juli 2026.

    Pada satuan kerja tingkat pertama, asesmen AMPUH dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Ketua Pengadilan PN Padang Supardi, S.H., M.H. beserta jajaran aparatur peradilan pada Kamis, 29 Juli 2026.

    Asesmen AMPUH merupakan bagian dari upaya Ditjen Badilum dalam memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik dalam aspek manajemen peradilan, administrasi perkara, pelayanan publik, maupun pengelolaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan serangkaian kegiatan berupa penelaahan dokumen, observasi lapangan, serta wawancara dengan pimpinan dan aparatur pengadilan guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja.

    Kegiatan asesmen di Pengadilan Tinggi Padang ini juga mencakup pemantauan terhadap implementasi pelayanan serta pengelolaan administrasi yang dilakukan secara menyeluruh, sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan terus meningkat. Melalui kegiatan asesmen AMPUH ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Padang dapat semakin memperkuat tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN TAHUN 2026

PENANGGULANGAN DAN MITIGASI PENIPUAN MELALUI PENIRUAN SITUS WEB PENGADILAN

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id