By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI SAKIP

  • Hits: 1169

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Lintasi Laut dan Pulau, Ditjen Badilum Nilai Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Kepri

    Pelayanan bagi para pencari keadilan tidak terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga sampai ke daerah, melintasi laut dan daerah kepulauan. Untuk memastikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meninjau kinerja dan pelayanan di wilayah kepulauan tersebut melalui asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH). Asesmen kali ini dilakukan pada pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) pada tanggal 14 s.d. 17 Juli 2026. Tim asesmen dari Ditjen Badilum dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Nopinus Andereas Purba, S.E., M.M. Asesmen ini dillaksanakan sebagai bentuk pembinaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Hasil asesmen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi satker untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan bagi para pencari keadilan.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id