LAPORAN TAHUNAN / LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI PRAYA
|
Tahun 2015 |
|
Tahun 2016 |
|
Tahun 2017 |
|
Tahun 2018 |
|
Tahun 2019 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Tahun 2020 |
|
Tahun 2021 |
|
Tahun 2022 |
|
Tahun 2023 |
|
Tahun 2024 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
||
|
Tahun 2025 |
|
Tahun 2026 |
|
Tahun 2027 |
|
Tahun 2028 |
|
Tahun 2029 |
 |
|
|
Dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026. Bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, upacara ini diikuti oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, pejabat dan pegawai eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
Terkait pelaksanaan pemeliharaan server pendukung layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka beberapa aplikasi belum dapat digunakan. Aplikasi yang sedang dalam tahap perbaikan:
1. Pelaporan Elektronik, khususnya terkait pengambilan data dari SIPP;
2. Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU);
3. Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG).:
Data yang tidak update dikarenakan pengolahan data yang belum berjalan dengan normal:
1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS);
2. Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI).
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
