By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Kompensasi Pelayanan

KOMPENSASI PELAYANAN

Dalam rangka optimalisasi Kinerja Pengadilan Negeri Praya yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Praya terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap para pencari layanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Praya.

Potensi adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap layanan yang diberikan dapat menghasilkan kepuasan terhadap penerima layanan peradilan.

Adapun standar waktu pelayanan dan kompensasi yang diberikan, sudah diatur didalam SK Ketua Pengadilan Nomor 189/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/I/2026 Tentang Pemberian Kompensasi atas Keterlambatan Layanan pada Standart Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Praya.

  • Hits: 1236

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Jajaran Ditjen Badilum Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

    Dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026. Bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, upacara ini diikuti oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, pejabat dan pegawai eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id