By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Waktu Pelayanan

----------------------------------------------

SENIN - KAMIS

PAGI

Pukul : 08.30 -12.00 WITA

SIANG

Pukul : 13.00 - 16.00 WITA

----------------------------------------------

JUMAT

PAGI

Pukul : 08.00 -12.00 WITA

SIANG

Pukul : 13.30 - 16.00 WITA

Last updated on 25 September 2025.
Hits: 1104

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

SOROTI PERKEMBANGAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL, WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL: HAKIM HARUS ADAPTIF!

PERKUAT SINERGI HUKUM SEKTOR KEUANGAN DIGITAL, MA GELAR DISKUSI INTENSIF UU P2SK DENGAN OJK

RAIH OPINI WTP KE-14, MAHKAMAH AGUNG TERIMA LHP LAPORAN KEUANGAN 2025 DARI BPK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pastikan Penanganan Perkara PBH secara Menyeluruh, Badilum Bekali Hakim Lewat Bimtek PBH
Penanganan perkara yang melibatkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) memerlukan perhatian dan pemeriksaan yang menyeluruh oleh hakim. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi mereka. Walaupun begitu, hal ini bukan berarti PBH mendapatkan perlakukan khusus dalam peradilan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., secara daring pada pembukaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2026. Bertempat di Hotel The Rinra, Makassar, kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten dan berpengalaman terkait PBH, yaitu:
- Dr. Nirwana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
- Rikatama Budiyantie, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan;
- Dodik Setyo Wijayanto, S.H. selaku Hakim Yustisial/PP pada Kamar Pidana Kepaniteraan;
- Rr. Sri Agustini selaku Komisioner pada Komnas Perempuan; dan
- Siti Mazumah, S.H., M.H. selaku Pembina pada Woman Crisis Center Perempuan Nusantara (WCC Puantara).
Peserta pada bimtek ini terdiri dari para hakim tinggi dan hakim pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar. Diharapkan melalui bimtek ini, para hakim dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara terkait PBH, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap gender, menghindari terjadinya reviktimisasi, dan dapat memedomani berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam menangani perkara PBH. Untuk itu, di akhir bimtek dilaksanakan uji komprehensif melalui Badilum Learning Center (BLC) yang diikuti oleh seluruh peserta. Dari hasil uji komprehensif tersebut, didapatkan tiga peserta dengan nilai terbaik, sebagai berikut:
1. Laelatul Anisa Faradiba, S.H., M.Kn. (Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare)
2. Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba)
3. Fausiah, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Enrekang)

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI DAN PURNABAKTI KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram, 21 Agustus 2026 — Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar acara Pengantar Alih Tugas Hakim Tinggi serta Pengantar … Selengkapnya →
PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI TINGGI NTB , KPT NTB TEKANKAN PENGUATAN INTEGRITAS DEMI WUJUDKAN WBBM 2026
Mataram, 21 Agustus 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Sutaji, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan Hera Kartiningsih, … Selengkapnya →
PENGADILAN TINGGI NTB GELAR UPACARA DAN SYUKURAN HUT KE-81 MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026
Mataram(19/8/2026)- Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN TAHUN 2026

PENANGGULANGAN DAN MITIGASI PENIPUAN MELALUI PENIRUAN SITUS WEB PENGADILAN

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN YANG MENGATASNAKAMAN PENGADILAN TINGGI NTB
PENGUMUMAN Diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum, sehubungan dengan pesan whatsapp, telephone (komunikasi langsung) yang mengatasnamakan Ketua dan/ atau … Selengkapnya →
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026
Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang … Selengkapnya →
REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.