By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2026

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2026

NO TAHUN PERIODE Dokumen Laporan Monev 3 Unsur Terendah 
1 2026 TRIWULAN I KLIK DISINI  KLIK DISINI
 2  2026 TRIWULAN II KLIK DISINI  KLIK DISINI
3 2026 TRIWULAN III KLIK DISINI  KLIK DISINI
4 2026 TRIWULAN IV  KLIK DISINI   KLIK DISINI 


LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2025

NO TAHUN PERIODE Dokumen Laporan Monev 3 Unsur Terendah 
1 2025 TRIWULAN I KLIK DISINI  KLIK DISINI
 2  2025 TRIWULAN II KLIK DISINI  KLIK DISINI
3 2025  TRIWULAN III KLIK DISINI  KLIK DISINI
4 2025  TRIWULAN IV  KLIK DISINI   KLIK DISINI 


LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2019 - 2024

NO TAHUN PERIODE DOWNLOAD
1 2019 APRIL 2019 KLIK DISINI
2 2019 OKTOBER 2019 KLIK DISINI
3 2020 APRIL 2020 KLIK DISINI
4 2020 OKTOBER 2020 KLIK DISINI
5 2021 APRIL 2021 KLIK DISINI
6 2021 JULI 2021 KLIK DISINI
7 2021 OKTOBER 2021 KLIK DISINI
8 2021 DESEMBER 2021 KLIK DISINI
9 2022 MARET 2022 KLIK DISINI
10 2022 JUNI 2022 KLIK DISINI
11 2022 SEPTEMBER 2022 KLIK DISINI
12 2022 DESEMBER 2022 KLIK DISINI
13 2023 MARET 2023 KLIK DISINI
14 2023 JUNI 2023 KLIK DISINI
15 2023 SEPTEMBER 2023 KLIK DISINI
16 2023 DESEMBER 2023 KLIK DISINI
17 2024 MARET 2024 KLIK DISINI
18 2024  JUNI 2024  KLIK DISINI 
19 2024  SEPTEMBER 2024  KLIK DISINI
20 2024  DESEMBER 2024  KLIK DISINI

  • Hits: 1476

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Pilih Kandidat Terbaik, Ditjen Badilum Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan IA

    Ditjen Badilum memanggil 76 (tujuh puluh enam) hakim untuk ikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus, di Jakarta pada 10-12 Agustus 2026.

    Para calon pimpinan pengadilan negeri ini diuji langsung oleh para pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilum, untuk memastikan kompetensi dan integritas mereka. Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan pengadilan negeri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (WKMA) Bidang Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. turut memberi pengarahan kepada para peserta kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, didampingi para ketua kamar Mahkamah Agung RI.

    Materi uji kelayakan ini adalah Visi, Misi, Wawasan dan Integritas; Kemampuan teknis hukum; Administrasi dan Layanan Peradilan; Manajerial dan Kepemimpinan; dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

    Dari para hakim yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus, sebanyak 48 (empat puluh delapan) peserta dinyatakan lulus. Hasil uji kelayakan dan kepatutan ini dapat dilihat di https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/5376-hasilfita26.html

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id