By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Artikel

Judul Artikel

Penulis 

Link Download 

Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer dan Kesiapsiagaan Bela Negara

Siwi Arifanny, A.Md., A.B

Peran Hakim Dalam Meneguhkan Nilai Keadilan Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Perlindungan Hukum Kelompok Masyarakat Rentan Dalam Keluarga

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan

M. Natsir Asnawi, S.HI. 

Independensi Hakim dan Filosofi Bersuci

Erfani Aljan Abdullah

Kajian Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara

Maryam Nurhidayati, S.H.

Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Mendukung E-Goverment

Angel Firstia Kresna, A.Md,S.H.,M.Kn.

Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan

Dr. Abdullah, S.H., M.S.

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem  Manajemen Nasional 

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtviding)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peranan Hakim Dalam Menerapkan Hukum dan Mentransformasi Ide Keadilan

Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Rasa Takut Mengintervensi Dan Mengokohkan Kemandirian Hakim

Dr. Riki Perdana Raya W., S.H., M.H.

Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Terobosan Hakim Dalam Mengadili Hard Cases Menuju Keadilan Yang Progresif Melalui Judicial Activism

Cahyono

Antara Euforia Hukum Kebiri Dengan Rasa Kejujuran Dan Keadilan

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Bengini Alasan Mediasi Lebih Menguntungkan

www.hukumonline.com

Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia

www.hukumpedia.com

  • Hits: 1953

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Pilih Kandidat Terbaik, Ditjen Badilum Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan IA

    Ditjen Badilum memanggil 76 (tujuh puluh enam) hakim untuk ikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus, di Jakarta pada 10-12 Agustus 2026.

    Para calon pimpinan pengadilan negeri ini diuji langsung oleh para pimpinan Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilum, untuk memastikan kompetensi dan integritas mereka. Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan pengadilan negeri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI (WKMA) Bidang Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. turut memberi pengarahan kepada para peserta kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, didampingi para ketua kamar Mahkamah Agung RI.

    Materi uji kelayakan ini adalah Visi, Misi, Wawasan dan Integritas; Kemampuan teknis hukum; Administrasi dan Layanan Peradilan; Manajerial dan Kepemimpinan; dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

    Dari para hakim yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus, sebanyak 48 (empat puluh delapan) peserta dinyatakan lulus. Hasil uji kelayakan dan kepatutan ini dapat dilihat di https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/5376-hasilfita26.html

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id