By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Pengelola Website

PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN NEGERI PRAYA

ptip logo

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 1866/KPN.W25-U6/SK.TI1.3.4/XI/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pemantau Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Praya sebagai beikut :

Last updated on 30 March 2026.
Hits: 1271

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PERKUAT KOMITMEN REFORMASI BIROKRASI, BUA MA DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI SEMINAR INTERNASIONAL HUT KE-75 TAHUN PERSATUAN JAKSA INDONESIA

SEKRETARIS MA TEKANKAN INTEGRITAS HINGGA REKAM JEJAK DALAM SELEKSI JPT

PERKUAT TATA KELOLA, MAHKAMAH AGUNG MULAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP 2026

HAKIM AGUNG HAMDI RESMI JABAT KETUA KAMAR PERDATA MA

DI HADAPAN KETUA MA, TRIYONO MARTANTO RESMI JABAT KETUA PENGADILAN PAJAK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Jajaran Ditjen Badilum Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026. Bertempat di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, upacara ini diikuti oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, pejabat dan pegawai eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGADILAN TINGGI NTB GELAR UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2026
Mataram(1/6/2026) Pengadilan Tinggi NTB menggelar upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Pengadilan Tinggi NTB pada Senin … Selengkapnya →
RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (25/05/2026). Untuk memastikan setiap pekerjaan terselesaikan dengan baik, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja yang … Selengkapnya →
FORUM DENGAR PENDAPAT HAKIM BERSAMA PIMPINAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Mataram (21/05/2026). Kegiatan Forum Dengar Pendapat Hakim bersama Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia diselenggarakan dalam rangka penguatan pemahaman terhadap … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PENGUMUMAN 3 BESAR HASIL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TA. 2026

PERPANJANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENGUMUMAN KELULUSAN SWUPL TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYAMPAIAN LBKP, LBP-W, DAN LBP-E1 TAHUN 2025 (AUDITED) PADA SATUAN KERJA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pemberitahuan Pelaksanaan Sinkronisasi melalui Aplikasi MIS
Keanggotaan ICCE
Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Panmud Pidana dan Panmud Perdata Khusus Tahun Anggaran 2026
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2026
Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN Yang Masih Dalam Status Perlu Perbaikan dan Proses Verifikasi
Pengumuman Pemeliharaan Aplikasi pada Ditjen Badilum

Terkait pelaksanaan pemeliharaan server pendukung layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka beberapa aplikasi belum dapat digunakan. Aplikasi yang sedang dalam tahap perbaikan:

1. Pelaporan Elektronik, khususnya terkait pengambilan data dari SIPP;

2. Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU);

3. Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG).:

Data yang tidak update dikarenakan pengolahan data yang belum berjalan dengan normal:

1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS);

2. Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI).
Sosialisasi Surat Keputusan Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran IKAHI dan BPDSH
Pengumuman Kelulusan Beasiswa SWUPL Tahun 2026
Pemanggilan Peserta Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II Tahun 2026
Seleksi terbuka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2026

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan … Selengkapnya →
PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →
IMBAUAN KETUA PT NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN APARATUR BADAN PENGAWASAN DALAM PENGURUSAN PERKARA
Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 , … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.