KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA
TENTANG PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA
Dengan dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, pejabat struktural Ditjen Badilum mengikuti analisa jabatan dan analisa beban kinerja dengan pendampingan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini digelar pada 29 April 2026. Materi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja disampaikan oleh narasumber Anjar Isa Kusuma, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Negara.
Di kegiatan ini, pejabat struktural dan pegawai Ditjen Badilum menyusun serta berkonsultasi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada Badan Kepegawaian Negara. Analisa jabatan dan analisa beban kerja ini sebagai salah satu tahapan DItjen Badilum dalam melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan oleh para pegawai. Kegeiatan analisa ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai, beban kerja, dan susunan formasi ideal aparatur sipil negara pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.
Diskusi dan konsultasi kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri di mana para pegawai mengisi informasi jabatan sesuai format yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
