Dalam rangka pemetaan kompetensi dan mengukur kembali kompetensi pegawai guna kebutuhan pengembangan kompetensi dan karir yang lebih baik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Assesment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melaksanakan asesmen terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan Ditjen Badilum pada tanggal 15 s.d. 16 September 2026. Asesmen ini merupakan gelombang kedua yang dilakukan pada tahun 2026 ini. Peserta asesmen terdiri perwakilan pejabat struktural eselon III dan IV, pejabat fungsional, pelaksana, hingga PPPK. Asesmen ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu tes potensi akademik, pemecahan masalah, dan wawancara
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
