By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

PN Praya Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 dengan Khidmat dan Penuh Semangat Kebangsaan

PN Praya Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 dengan Khidmat dan Penuh Semangat Kebangsaan
Praya, 1 Oktober 2026 – Pengadilan Negeri Praya Kelas I B melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 pada Kamis, 1 Oktober 2026, bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Praya.
Upacara tersebut diikuti oleh seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Praya sebagai bentuk penghormatan serta komitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Bertindak selaku Pembina Upacara, Ketua Pengadilan Negeri Praya, Bapak ARIEF KARYADI, S.H., M.H. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta meneguhkan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Negeri Praya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan penuh penghormatan sebagai wujud kecintaan terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pengadilan Negeri Praya berkomitmen untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan peradilan yang berkeadilan kepada masyarakat.
  • Hits: 52

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Hakim Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah Pelajari Penyelesaian Sengketa Perkara Keperdataan di Semarang

    Ditjen Badilum menghadirkan para pimpinan pengadilan negeri dan perwakilan hakim se-Jawa Tengah di Semarang, dalam rangka bimbingan teknis dengan fokus materi “Penyelesaian Sengketa Perkara Keperdataan”, yang digelar pada hari Kamis, 17 September 2026.

    Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Hasanudin, S.H., M.H. membuka kegiatan bimbingan teknis “Penyelesaian Sengketa Perkara Keperdataan” dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dr. Nawawi Pomolango, S.H., M.H.

    Hakim Agung Mahkamah Agung RI, YM. Agus Subroto, S.H., M.H, menyampaikan materi sekaligus memimpin pembelajaran dan memimpin pelaksanaan diskusi. Mantan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI Sahrul Rabain, S.H., M.H. menyampaikan materi lanjutan dan tanya jawab dengan para hakim dan pimpinan pengadilan negeri.

    Pada bimbingan teknis “Penyelesaian Sengketa Perkara Keperdataan” ini, para hakim dan pimpinan pengadilan tidak hanya menerima materi, tetapi juga berdiskusi langsung terkait tantangan di lapangan dalam memutus perkara perdata.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id