By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
     MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami     Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Terkini

Pengumuman PN Praya

Panggilan Umum

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

BSDK MA GANDENG KPK ADAKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI PIMPINAN PENGADILAN

PERKUAT SINERGI HUKUM DAN PENDIDIKAN, MAHKAMAH AGUNG JALIN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PP MUHAMMADIYAH


HAKIM TERPERCAYA, RAKYAT SEJAHTERA: PUNCAK PERINGATAN HUT KE-73 IKAHI

KETUA MA: PENGUATAN PEMIDANAAN NON PENJARA DAN TINDAKAN SELARAS DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN MODERN

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Dengan Pendampingan BKN, Ditjen Badilum Susun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

    Dengan dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, pejabat struktural Ditjen Badilum mengikuti analisa jabatan dan analisa beban kinerja dengan pendampingan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini digelar pada 29 April 2026. Materi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja disampaikan oleh narasumber Anjar Isa Kusuma, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Negara.

    Di kegiatan ini, pejabat struktural dan pegawai Ditjen Badilum menyusun serta berkonsultasi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada Badan Kepegawaian Negara. Analisa jabatan dan analisa beban kerja ini sebagai salah satu tahapan DItjen Badilum dalam melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan oleh para pegawai. Kegeiatan analisa ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai, beban kerja, dan susunan formasi ideal aparatur sipil negara pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.

    Diskusi dan konsultasi kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri di mana para pegawai mengisi informasi jabatan sesuai format yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

PENGISIAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS 2026 BERDASARKAN PP 39/2006 TRIWULAN I TA 2026

PENDAFTARAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2026 GELOMBANG I

PENYELESAIAN DATA DISPARITAS DALAM INDEKS KUALITAS DATA (IKADA) TAHUN 2026

BATAS AKHIR PENGISIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) T.A 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id