Rencana Strategis Pengadilan Negeri Praya
Berikut adalah Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Praya :
Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035
Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Praya Tahun 2020-2024
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Praya Tahun 2020 - 2024 ( Reviu 2023 )
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Praya Tahun 2020 - 2024 ( Reviu 2024 )
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
