ZONA INTEGRITAS
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Tujuan
Untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satkeryang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. (Membangun sistem dan budayanya).
Target
Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 1. | Manajemen Perubahan | ||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | ||||
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Link Evidence | ||||
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Link Evidence | ||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | ||||
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link Evidence | ||||
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Link Evidence | ||||
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Link Evidence | ||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | ||||
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Link Evidence | ||||
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Link Evidence | ||||
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Link Evidence | ||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||||
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Link Evidence | ||||
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | Link Evidence | ||||
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Link Evidence | ||||
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link Evidence | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 1. | Manajemen Perubahan | ||||
| i | Komitmen dalam perubahan | ||||
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | Link Evidence | ||||
| - Isi Jumlah Agen Perubahan | |||||
| - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat | |||||
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Link Evidence | ||||
| ii | Komitmen Pimpinan | ||||
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | Link Evidence | ||||
| iii | Membangun Budaya Kerja | ||||
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | Link Evidence | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
