Download Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Download SOP pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas
Download SOP Pengaduan Penyandang Disabilitas
Download Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan
Guna meningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pengadilan Negeri Praya telah mengadakan sosialisasi dan bimtek kepada Aparatur Pengadilan Negeri Praya terutama kepada petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah.
 |
 |
 |
 |
| Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 30 Oktober 2025) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
 |
 |
 |
 |
| Bimtek Pengenalan Bahasa Isyarat Dasar Bagi Petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya yang bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Lombok Tengah. (Praya, 16 Mei 2025) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
 |
 |
 |
 |
| Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 30 Oktober 2024) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
 |
 |
 |
 |
| Bimtek Pengenalan Bahasa Isyarat Dasar Bagi Petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya yang bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Lombok Tengah. (Praya, 9 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
 |
 |
 |
 |
| Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 5 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Sosialisasi Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum khususnya di Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu. A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. (Praya, 26 Agustus 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI | |
Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Paya
SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA
Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa sejalan dengan salah satu nilai Mahkamah Agung RI yaitu perlakukan sama di hadapan hukum, seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, paradigma aparatur pengadilan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di Pengadilan.
Pengadilan Negeri Praya telah meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan fasilitas pelayanan disabilitas untuk memberikan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan dan setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya.
Pengadilan Negeri Praya menyediakan fasilitas untuk pengunjung / pihak penyandang disabilitas dan dIharapkan untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengunjung. Adapun fasilitas yang disediakan antara lain:
SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS
|
1. |
Guiding Block |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
2. |
Drop Zone dan Lahan Parkir |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
3. |
Bidang Landai yang dilengkapi handrail |
||
|
|
 |
|
|
|
4. |
Kartu Prioritas dan Tempat Duduk Prioritas |
||
|
|
 |
 |
 |
|
5. |
Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan |
|
|
|
|
 |
|
|
|
6. |
Toilet Khusus Disabilitas yang dilengkapi dengan Panic Button |
||
|
|
 |
 |
|
MEDIA INFORMASI UNTUK DISABILITAS
|
1. |
Form Penilaian Personal |
||
|
|
 |
||
|
2. |
Media Informasi yang dilengkapi dengan Bahasa Isyarat |
||
|
|
 |
 |
 |
|
3. |
Media Informasi yang dicetak dalam Huruf Braille |
||
|
|
 |
 |
 |
|
4. |
Website Pengadilan Negeri Praya dilengkapi dengan Accessibility Menu dan Screen Reader |
||
|
|
 |
||
|
5. |
Pojok Disabilitas disediakan Komputer yang dilengkapi dengan screen reader dan Audio Book |
||
|
|
 |
||
|
|
SK Pojok Pelayanan Disabilitas & Eraterang Download DISINI |
||
FASILITAS UNTUK KELOMPOK RENTAN
|
1. |
Ruang Laktasi |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
2. |
Ruang Tunggu Ramah Anak |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
3. |
Alat Bantu Dengar untuk Lansia |
|
|
|
|
|
||
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA
TENTANG PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA
Statistik Perkara pada Pengadilan Negeri Paya
Page 8 of 9
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum Hasanudin, S.H., M.H. memimpin uji coba Badilum Computer Assisted Test (B-CAT) , sebuah planform ujian digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Uji coba ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026 dan diikuti oleh total 150 orang yang terdiri dari para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita PN Malang, PN Jember, PN Banyuwangi, PN Kab Kediri, PN Kepanjen dan PN Jombang.
Kegiatan ini dilangsungkan DItjen Badilum di sela-sela kegiatan penyusunan naskah urgensi pola promosi mutas kepaniteraan, secara daring (online) dari kantor Pengadilan Negeri Malang. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis menyampaikan kepada para hakim dan tenaga peradilan tentang aplikasi baru Ditjen Badilum ini. Sistem pengujian dengan B-CAT ini dirancang agar peserta dapat mengerjakan soal secara langsung melalui komputer, lalu sistem secara otomatis melakukan penilaian dan menampilkan hasil secara real-time atau dalam waktu singkat. Sistem ini rencananya akan digunakan Ditjen Badilum dalam Hakim/Tenaga Teknis dengan mengacu pada standar kompetensi dalam rangka pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi.
Pengembangan B-CAT ini bertujuan agar proses seleksi yang transparan melalui hasil ujian yang dapat dilihat secara real time atau dalam waktu yang singkat, untuk menjadi bahan penilaian sebagai komponen dari rapor hakim dan tenaga teknis. Misalnya dengan B-CAT ini dapat dilihat kompeten hukum yang bersifat khusus seperti pengetahuan tentang pidana korupsi dan keadilan restoratif, sebagai bahan evaluasi sebelum dan setelah dilaksanakan bimbingan teknis oleh Ditjen Badilum.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
