Badilum Gandeng Assessment Center Petakan Kompetensi Lewat Asesmen Terpadu

Dalam rangka pemetaan kompetensi dan mengukur kembali kompetensi pegawai guna kebutuhan pengembangan kompetensi dan karir yang lebih baik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Assesment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melaksanakan asesmen terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan Ditjen Badilum pada tanggal 15 s.d. 16 September 2026. Asesmen ini merupakan gelombang kedua yang dilakukan pada tahun 2026 ini. Peserta asesmen terdiri perwakilan pejabat struktural eselon III dan IV, pejabat fungsional, pelaksana, hingga PPPK. Asesmen ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu tes potensi akademik, pemecahan masalah, dan wawancara

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGADILAN TINGGI NTB LAKSANAKAN SIDANG TERBUKA PENYUMPAHAN ADVOKAT
Mataram (27/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Sidang Terbuka untuk Umum dalam rangka Pengucapan Sumpah Advokat, yang dipimpin … Selengkapnya →
RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (26/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Bapak Sutaji, S.H., M.H. selaku … Selengkapnya →
PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI DAN PURNABAKTI KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram, 21 Agustus 2026 — Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar acara Pengantar Alih Tugas Hakim Tinggi serta Pengantar … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

HASIL SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PANITERA PENGGANTI DAN HAKIM YUSTISIAL PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PARTISIPASI MASYARAKAT UMUM DALAM PENELUSURAN INFORMASI REKAM JAJAK PESERTA SELEKSI PANITERA PENGGANTI DAN HAKIM YUSTISIAL PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

DAFTAR PESERTA CALON HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN HAKIM YUSTISIAL YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN PROFILING

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN YANG MENGATASNAKAMAN PENGADILAN TINGGI NTB
PENGUMUMAN Diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum, sehubungan dengan pesan whatsapp, telephone (komunikasi langsung) yang mengatasnamakan Ketua dan/ atau … Selengkapnya →
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026
Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang … Selengkapnya →
REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.