Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Praya, 1 April 2024
Bertempat di Command Center, sehubungan dengan Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, Pengadilan Negeri Praya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas pada unit kerja yang
telah meraih predikat WBK dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Kegiatan ini dipaparkan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, SH., MH., didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris Serta Hakim - Hakim Pengadilan Negeri Praya.
Berita selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
- Hits: 733