By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Artikel

Judul Artikel

Penulis 

Link Download 

Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer dan Kesiapsiagaan Bela Negara

Siwi Arifanny, A.Md., A.B

Peran Hakim Dalam Meneguhkan Nilai Keadilan Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Perlindungan Hukum Kelompok Masyarakat Rentan Dalam Keluarga

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan

M. Natsir Asnawi, S.HI. 

Independensi Hakim dan Filosofi Bersuci

Erfani Aljan Abdullah

Kajian Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara

Maryam Nurhidayati, S.H.

Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Mendukung E-Goverment

Angel Firstia Kresna, A.Md,S.H.,M.Kn.

Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan

Dr. Abdullah, S.H., M.S.

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem  Manajemen Nasional 

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtviding)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peranan Hakim Dalam Menerapkan Hukum dan Mentransformasi Ide Keadilan

Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Rasa Takut Mengintervensi Dan Mengokohkan Kemandirian Hakim

Dr. Riki Perdana Raya W., S.H., M.H.

Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Terobosan Hakim Dalam Mengadili Hard Cases Menuju Keadilan Yang Progresif Melalui Judicial Activism

Cahyono

Antara Euforia Hukum Kebiri Dengan Rasa Kejujuran Dan Keadilan

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Bengini Alasan Mediasi Lebih Menguntungkan

www.hukumonline.com

Istilah "Anak", "anak", dan "Belum Dewasa" Dalam Sistem Hukum Indonesia

www.hukumpedia.com

  • Hits: 1691

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Asesmen AMPUH Ditjen Badilum di Pengadilan TInggi Gorontalo, PN Gorontalo dan PN Tilamuta Bentuk Perhatian Layanan Keadilan di Daerah

    Satuan kerja di daerah, termasuk di wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo, bersemangat mengikuti program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Ditjen Badilum untuk mendorong terciptanya pelayanan prima.

    TIm asesmen AMPUH Ditjen Badilum dipimpin Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dan disambut Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Dr. Yapi, S.H., M.H., .

    Dengan wawancara, pemeriksaan dokumen dan pengamatan, tim asesmen AMPUH Ditjen Badilum memastikan layanan utama yaitu penanganan perkara dan pelayanan hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI..

    Tim asesmen AMPUH juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan terhadap kesesuaian pelaksanaan layanan layanan pendukung di pengadilan, termasuk tata kelola sarana prasarana dana sumber daya manusia..

    Selanjutnya dari Pengadilan Tinggi Gorontalo, tim Ditjen juga melaksanakan asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Negeri Tilamuta di Kabupaten Boalemo ..

    Di Pengadilan Negeri Tilamuta, KPN Tilamuta Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. dan jajaran hakim serta pegawai terlibat aktif pelaksanaan kegiatan asesmen AMPUH ..

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Badilum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id