ZONA INTEGRITAS

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (Membangun Manusia dan Sistem)

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Keuangan Negara
3. Mempertahanakan Predikat WTP dari BPK atas Opini Laporan Keuangan
4. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang

Area V bertemakan Penguatan Pengawasan dan meliputi 5  bagian yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi

PN Praya melakukan pengendalian gratifikasi berupa Pemasangan CCTV di 18 titik pandang baik area luar maupun di dalam gedung kantor PN Praya. PN Praya juga melaksanakan Public Campaign berupa           pemasangan banner dan pengumuman berupa audio yang diputar tiap dua jam yang bertemakan anti korupsi dan tolak gratifikasi serta Public Campaign di Situs Resmi PN Praya dan di media sosial seperti di Akun Instagram PN Praya.

 2. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Sebagai wujud dari Program SPIP, Ketua PN Praya telah melaksanakan Pembinaan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum PN Praya, dan dilaksanakan juga Pengawasan rutin oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretarian yang langsung dilaksaksanakan di Pengadilan Negeri tersebut. Serta Pengawasan Internal di lingkungan kerja PN Praya sendiri dengan sistem

3. Pengaduan Masyarakat

Untuk Masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan pengaduan, PN Praya telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal dengan PNSP dengan Petugas yang siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta di dukung dengan fasilitas berupa Ruang Pengaduan, TV Media, Komputer yang terkoneksi dengan internet, Kotak Saran dan SMS Center.

4. Whistle Blowing System (WBS)

Dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) atau yang lebih kita kenal Sistem Pengaduan yang berbasis online,  PN Praya menggunakan aplikasi milik Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung yaitu Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan memiliki Akun pribadi PN Praya di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).     

 5. Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan kerja PN Praya, Pimpinan telah membuat Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh Hakim , Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak PN Praya. Dan tak lupa level Pimpinan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan.