Download Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Download SOP pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas
Download SOP Pengaduan Penyandang Disabilitas
Guna meningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pengadilan Negeri Praya telah mengadakan sosialisasi dan bimtek kepada Aparatur Pengadilan Negeri Praya terutama kepada petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah.
|
|
|
 |
 |
|
Bimtek Pengenalan Bahasa Isyarat Dasar Bagi Petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya yang bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Lombok Tengah. (Praya, 9 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI |
|
 |
 |
 |
 |
|
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 5 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Sosialisasi Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum khususnya di Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu. A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. (Praya, 26 Agustus 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
