KOMPENSASI PELAYANAN
Dalam rangka optimalisasi Kinerja Pengadilan Negeri Praya yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Praya terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap para pencari layanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Praya.
Potensi adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap layanan yang diberikan dapat menghasilkan kepuasan terhadap penerima layanan peradilan.
Adapun standar waktu pelayanan dan kompensasi yang diberikan, sudah diatur didalam SK Ketua Pengadilan Nomor 493/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/III/2024 Tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Layanan yang tidak sesuai Standart Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Praya Kelas II.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
