Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Negeri Praya
Dipa 01 (Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi)
Tahun 2025 Silahkan lihat disini
Tahun 2024 Silahkan lihat disini
Tahun 2023 Silahkan lihat disini
Tahun 2022 Silahkan lihat disini
Tahun 2021 Silahkan lihat disini
Tahun 2020 Silahkan lihat disini
Tahun 2019 Silahkan lihat disini
Tahun 2018 Silahkan lihat disini
Dipa 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
Tahun 2025 Silahkan lihat disini
Tahun 2024 Silahkan lihat disini
Tahun 2023 Silahkan lihat disini
Tahun 2022 Silahkan lihat disini
Tahun 2021 Silahkan lihat disini
Tahun 2020 Silahkan lihat disini
Tahun 2019 Silahkan lihat disini
Tahun 2018 Silahkan lihat disini
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
