By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Ringkasan Daftar Asset dan Inventaris

Berikut Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris Pengadilan Negeri Praya

Download filenya disini

  • Hits: 992

Laporan Tahunan / LPK

LAPORAN TAHUNAN / LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI PRAYA


Tahun 2015

 

Tahun 2016

 

Tahun 2017

 

Tahun 2018

 

Tahun 2019

 

 

 

 

Tahun 2020

 

 Tahun 2021

 

Tahun 2022

 

 Tahun 2023

 

 Tahun 2024

 

 

       

Tahun 2025

 

 Tahun 2026

 

Tahun 2027

 

 Tahun 2028

 

 Tahun 2029

 

 

       
  • Hits: 1023

Laporan Keuangan

Berikut adalah data Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Praya :

No. Tahun Periode DIPA 01 DIPA 03
1 2021 Semester 2  Klik Disini Klik Disini
2 2022 Semester 1  Klik Disini Klik Disini
3 2022 Semester 2  Klik Disini Klik Disini
4 2023 Semester 1  Klik Disini Klik Disini
5 2023 Semester 2  Klik Disini Klik Disini
6 2024 Semester 1  Klik Disini Klik Disini
2024 Semester 2  Klik Disini Klik Disini
2025 Semester 1  Klik Disini Klik Disini
2025 Triwulan III  Klik Disini Klik Disini
         
         
         
         

  • Hits: 921

LHKPN dan LHKASN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

 lhkpn  siharka

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Praya :

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKPN 2025 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKASN 2025 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKPN 2024 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKASN 2024 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKPN 2023 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKASN 2023 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKASN 2022 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKPN 2022 DISINI

--------------------------------------------------------------------------------- 

Download LHKASN 2021 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

Download LHKPN 2021 DISINI

--------------------------------------------------------------------------------- 

Download LHKASN/LHKPN 2020 DISINI

---------------------------------------------------------------------------------

  • Hits: 1446

Berikut adalah data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Praya Tahun 2026 :

   No       Tahun   Periode    Dokumen  
Monev 3 Unsur 
1 2026  Triwulan I Klik  Klik 
2 2026  Triwulan II Klik Klik
3 2026  Triwulan III  Klik Klik
4 2026  Triwulan IV  Klik Klik


Berikut adalah data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Praya Tahun 2025 :

   No       Tahun   Periode    Dokumen  
Monev 3 Unsur 
1 2025  Triwulan I Klik  Klik 
2 2025  Triwulan II Klik Klik
3 2025  Triwulan III  Klik Klik
4 2025  Triwulan IV  Klik Klik


Berikut adalah data laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Praya  Tahun 2017 - 2024:

   No       Tahun   Periode    Dokumen  
1 2017
April 2017 Klik
2 2018 April 2018 Klik
3 2018 Oktober 2018 Klik
4 2019 April 2019 Klik
5 2019 Oktober 2019 Klik
6 2020 April 2020 Klik
7 2020 Oktober 2020 Klik
8 2021 April 2021 Klik
9 2021 Juli 2021 Klik
10 2021 Oktober 2021 Klik
11 2021 Desember 2021 Klik
12 2022 Maret 2022 Klik
13 2022 Juni 2022 Klik
14 2022 September 2022 Klik
15 2022 Desember 2022 Klik
16 2023 Maret 2023 Klik
17 2023 Juni 2023 Klik
18 2023 September 2023  Klik
19 2023 Desember 2023   Klik 
20 2024 Maret 2024 Klik
21  2024  Juni 2024  Klik
22  2024  September 2024 Klik
23 2024 Desember 2024 Klik

  • Hits: 1185

Page 6 of 9

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata

    Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memimpin kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makan Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta pada hari Jumat, 17 April 2026.

    Dalam kegiatan ziarah sebagai bagian Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ini,Ketua Mahkamah Agung RI juga meletakkan karangan bunga dari IKAHI. Para pimpinan Mahkamah Agung RI berziarah ke makam para pahlawan, termasuk makam para mantan hakim agung Mahkamah Agung RI yang berada di TMP Kalibata ini.

    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. mengikuti ziarah ke TMP Kalibata ini bersama para pimpinan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Cek Sisa Panjar

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Peta e-Court

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id