By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Delegasi

DELEGASI KELUAR

DELEGASI MASUK

  • Hits: 1076

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

  • Hits: 17023

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

  • Hits: 16773

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Praya

  • Hits: 1309

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Standar Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PRAYA

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1793/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/XI/2025 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Praya :

  • Hits: 1582

More Articles …

Page 9 of 10

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

KETUA MA HADIRI UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 BHAYANGKARA

SEKRETARIS MA HARAP 25 PEJABAT PENGAWAS YANG DILANTIK MENJADI MOTOR PENGGERAK PERUBAHAN

MA GOES TO CAMPUS 2026 HADIR DI YOGYAKARTA, PERKUAT LITERASI PERADILAN BAGI MAHASISWA

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Ditjen Badilum Hadirkan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk Kembangkan Aplikasi

    Ditjen Badilum menghadirkan para anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) ke kota Garut, pada tanggal 8-10 Juli 2026, untuk pengembangan lanjut aplikasi yang menjadi andalan aparat peradilan dalam menangani perkara ini. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan bertujuan untuk koordinasi dan pembahasan rekomendasi untuk penambahan dan perbaikan fitur.

    Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.memimpin rapat koordinasi ini, dan memaparkan tentang upaya Ditjen Badilum dalam pencegahan manipulasi data SIPP, agar data perkara selalu akurat.

    Koordinasi Satgas SIPP hadirkan pimpinan pengadilan, termasuk Ketua PT Pontianak Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. Ketua PT Kalimantan Timur, Dr. Albertina Ho, S.H.M.H. dan Ketua PT Palangkaraya Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.

    Dalam kegiatan ini, digelar pemaparan rekomendasi tim kajian serta hasil pengembangan lanjutan pada aplikasi SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Koordinasi dan pengembangan lanjutan aplikasi SIPP ini adalah salah satu upaya Ditjen Badilum dalam meningkatkan kualitas layanan dan akurasi data penanganan perkara di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN BATIK PDSBMA TAHUN 2026

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id