By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Biaya Permohonan Informasi

  • Hits: 956

PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN REGULER OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA

PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN REGULER OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA

Praya, 14 November 2024

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Praya, telah dilaksanakan kegiatan Penyampaian Hasil Pengawasan Reguler oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Praya.

Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Reguler pada Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 November 2024. Adapun Ruang Lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum.

Berita Selengkapnya KLIK DISINI

@humasmahkamahagung

@ditjenbadilum

@pengadilantinggi_ntb

#pnpraya

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

  • Hits: 17288

Pejabat PPID

IKHSAN SUHARYADI, S.Kom., S.H.

KONTAK PERSON : 081 337 376 565

  • Hits: 1098

Program Kerja

  • Hits: 983

Waktu Pelayanan

----------------------------------------------

SENIN - KAMIS

  PAGI 
  Pukul : 08.30 -12.00 WITA
  SIANG 
  Pukul : 13.00 - 16.00 WITA

----------------------------------------------

JUMAT 

  PAGI 
  Pukul : 08.00 -12.00 WITA
  SIANG 
  Pukul : 13.30 - 16.00 WITA
  • Hits: 897

Page 3 of 10

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Asesmen AMPUH di Sulawesi Selatan Digelar pada Pengadilan Tinggi Makassar, PN Makassar dan PN Bantaeng

    Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. menyambut tim asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Ditjen Badilum yang dipimpin Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Rangkaian asemen AMPUH di wilayah provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13-17 Juli 2026 dimulai dari Pengadilan Tinggi Makassar dengan diikuti para hakim tinggi, pejabat dan pegawai.

    Asesmen AMPUH dilanjutkan di Pengadilan Negeri Makassar, bersama hakim tinggi pengawas daerah PT Makassar dan Ketua PN Makassar Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., Selanjutnya di Pengadilan Negeri Bantaeng, Ketua PN Bantaeng Bambang Supriyono, S.H., M.H., menyambut tim Ditjen Badilum dalam pelaksanaan asesmen AMPUH bersama seluruh jajarannya.

    Dalam rangkaian asesmen AMPUH, Tim Ditjen Badilum melakukan pemeriksaan dokumen layanan pokok penanganan perkara dan layanan pendukung seperti pengelolaan anggaran. Tim Ditjen Badilum melakukan wawancara terkait pelaksanaan layanan dan tugas pada pegawai sebagai bagian dari asesmen AMPUH. Pada asesmen AMPUH juga dilakukan monitoring pelaksanaan proses eksekusi perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, untuk memastikan kesesuaian dengan aturan Mahkamah Agung RI.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id