Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan 4 Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan Tingkatkan Layanan dengan Asesmen AMPUH

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Lukman Bachmid, S.H. M.H.menyambut dan berdiskusi dengan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum Dr. Hasanudin, S.H. M.H. di awal asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) wilayah Kalimantan Selatan, yang diikuti pimpinan, hakim tinggi dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Selain di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, asesmen AMPUH juga digelar di 4 satuan kerja lain, dimulai dari Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, 13 Juli 2026, bersama KPN Banjarbaru Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.dan jajaran. Selanjutnya di Pengadilan Negeri Kandangan pada Selasa, 14 Juli 2026 tim Ditjen Badilum dan KPN Kandangan Eko Setiawan, S.H., M.H. melaksanakan asesmen AMPUH untuk memastikan kualitas layanan peradilan.
/ Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Hasanudin, S.H., M.H., juga memimpin asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis, 16 Juli 2026, bersama KPN Banjarmasin, Chairil Anwar, S.H., M.Hum. Tim Ditjen Badilum mengakhiri rangkaian asesmen AMPUH wilayah Kalimantan Selatan di Pengadilan Negeri Martapura pada Jumat, 17 Juli 2026 dengan diterima oleh Plh. KPN Martapura Imelda Indah, S.H., M.H.
Pada asesmen AMPUH di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dilakukan dengan pemeriksaan dokumen pendukung, wawancara dan pengamatan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dan layanan. Tim Ditjen Badilum dalam pemeriksaan penataan arsip dan layanan pendukung pengadilan untuk memastikan kualitas layanan prima sesuai dengan standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK, KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI NTB GELAR DDTK PEMAHAMAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARA PETUGAS PTSP
Mataram, 8 Juli 2026 . Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) atau Bimbingan … Selengkapnya →
PELEPASAN ATLET DAN KONTINGEN PTWP PENGADILAN TINGGI NTB MENGIKUTI KEJUARAAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Mataram (09/06/2026). Dalam rangka mengikuti Kejuaraan Nasional Tenis Beregu XX Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan di Kota … Selengkapnya →
KETUA PENGADILAN TINGGI NTB MELANTIK EMPAT ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (08/06/2026). Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sutaji, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah empat orang Pegawai … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN BATIK PDSBMA TAHUN 2026

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri … Selengkapnya →
PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan … Selengkapnya →
PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.