PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA BAPAK ARIEF KARYADI, S.H., M.HUM DI PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 6 Februari 2026
Bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Praya melaksanakan kegiatan Pembinaan kepada Panitera, Sekretaris, Para Hakim, Serta Karyawan/i Pengadilan Negeri Praya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen aparatur peradilan dalam menjunjung tinggi integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Dalam pembinaan ini, Ketua Pengadilan menegaskan kembali pentingnya konsistensi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
- PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).
- PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim.
Melalui pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur PN Praya semakin memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan prima yang transparan, akuntabel, dan adil, demi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak ARIEF KARYADI, SH., M.Hum didampingi Wakil Ketua Ibu A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., dan dihadiri oleh Pantiera, Sekretaris, Para Hakim dan Karyawan/i Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
