CLOSING MEETING PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA TAHUN 2025
Praya, 21 Mei 2025
Tim Asesor Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Pengadilan Negeri Praya melanjutkan Pemeriksaan pada hari kedua yaitu tanggal 21 Mei 2025.
Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan eviden checklist Dokumen AMPUH di Ruang Command Center, kemudian dilanjutkan pemeriksaan langsung ke masing-masing bagian dan ditutup dengan Pelaksanaan Closing Meeting Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Ibu Dr. ANNE RUSIANA, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Asesor Pelaksanaan AMPUH pada Pengadilan Negeri Praya.
Ketua Tim Asesor Pelaksanaan AMPUH pada Pengadilan Negeri Praya menyampaikan hasil Assesment AMPUH dan melakukan penyerahan Hasil Pelaksanaan AMPUH tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. Kemudian acara ditutup dengan foto bersama keluarga besar Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
