Zitting Plaats adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan
Untuk peraturan perihal Zitting Plaats dapat diakses pada laman berikut : Buku Pedoman Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats
Fasilitas Zitting Plaats di Pengadilan Negeri Praya sudah dialih fungsikan sebagai Rumah Negara.
 |
| Nama | : | Mihardi, A.Md |
| Nomor Induk PPPK | : | 198612312023211045 | |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | VII (VII) | |
| Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
| No. | Jabatan | Unit kerja | TMT |
| 1 | Arsiparis Pelaksana | PN PRAYA | 1 Sept 2023 |
| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | NAMA | LULUS |
| 1. 2. 3. 4. | SD SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT S-1 Hukum | SD Negeri Penimpoh SLTP Negeri 2 Kopang SMA Negeri 1 Praya Tengah Univ. Muhammadiyah Mataram | 1980 1983 1986 1998 |
Page 2 of 8
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
