RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SIPP BERSAMA SATGAS SIPP DAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 26 Februari 2024
Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Praya telah dilaksanakan Rapat Monitoring Dan Evaluasi SIPP Bersama Satgas SIPP Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Praya. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, S.H., M.H didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. dan dihadiri oleh para Hakim Satgas SIPP, para Panitera Muda dan para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
