RAPAT MONITORING DAN EVALUASI BULANAN, UNTUK BULAN MARET TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 20 Maret 2024
Bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Praya mengadakan Rapat Rutin Monitoring dan Evaluasi Bulanan untuk Bulan Maret 2024.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, S.H., M.H., dan didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak CATUR BAYU SULISTIYO, S.H., serta di hadiri oleh para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
