PUBLIC CAMPAIGN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENJAGA PREDIKAT WBK DAN MERAIH PREDIKAT WBBM PENGADILAN NEGERI PRAYA 2023
Praya, 11 Agustus 2023
Pengadilan Negeri Praya mengadakan Kegiatan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas Menjaga Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan meraih Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. dan diikuti oleh para Hakim, Serta Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Praya.
Public Campaign ini diawali dengan membagikan brosur kepada masyarakat dan kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen kuat dari Pengadilan Negeri Praya dalam Menjaga Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan meraih Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) serta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal dan mengawasi pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
