PUBLIC CAMPAIGN DAN PEMBAGIAN TAKJIL GRATIS KEPADA MASYARAKAT DI DEPAN KANTOR PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 10 Maret 2025
Pengadilan Negeri Praya melakukan Public Campaign yang dirangkaikan dengan berbagi Takjil Gratis kepada Masyarakat khususnya pengendara yang melintasi pusat kota depan Kantor Pengadilan Negeri Praya.
Bentuk kampanye ini dilakukan dengan membentangkan Spanduk Public Campaign Anti Suap serta pembagian Takjil Gratis.
Public Campaign tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Praya berkomitmen penuh dalam mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, SH., MH., didampingi Wakil Ketua Bapak MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH., MH., dihadiri para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@pengadilantinggi_ntb
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
