PERAYAAN HARI ULANG TAHUN PENGADILAN NEGERI PRAYA KE - 52 TAHUN DENGAN TEMA “PENGADILAN NEGERI PRAYA TANGGUH, UNTUK INDONESIA MAJU”
Praya, 17 Oktober 2024
Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, telah dilaksanakan acara perayaan hari ulang tahun Pengadilan Negeri Praya ke-52 tahun dengan tema "Pengadilan Negeri Praya Tangguh, Untuk Indonesia Maju".
Acara diawali dengan Sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu Ika Dhianawati, SH., MH., dan Ketua Panitia Bapak Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.,
Kemudian Acara dilanjutkan dengan Do'a bersama serta Pelepasan Balon sebagai Harapan dan rasa syukur atas masuknya usia Pengadilan Negeri Praya ke-52 tahun dengan harapan agar bisa lebih maju dan bisa lebih baik memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Praya.
Selanjutnya Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu Ika Dhianawati, SH., MH., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak Muhamad Hidayatullah, SH., MH., serta diikuti oleh Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Praya.
Dan Pemberian Piagam Penghargaan Kepada Pegawai Terbaik Bagian Kepaniteraan, Bagian Kesekretariatan, dan PPNPN serta dilanjutkan dengan Sesi Foto Bersama.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@pengadilantinggi_ntb
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
