PENANDATANGANAN MOU POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI PRAYA 2025
Praya, 03 Januari 2025
Bertempat di Ruang Command Center, Pengadilan Negeri Praya menyelenggarakan Penandatanganan MOU Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), antara PENGADILAN NEGERI PRAYA dengan POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAM (POSBAKUMADIN MATARAM).
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, SH., MH, didampingi Wakil Pengadilan Negeri Praya Bapak MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH., MH., Panitera dan Sekretaris Pengadilan serta pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Praya.
MOU kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@ditjenbadilum
@pengadilantinggi_ntb
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
