PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA KELAS I B
Praya, 7 Mei 2025
Bertempat di Ruang Aula Pengadilan Negeri Praya telah dilaksanakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Sdr. MUHAMMAD DZAKI JOHANSYAH, SH., dan Sdri NABILLA MANDALIKA, SH., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Praya kelas I B.
Acara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu IKA DHIANAWATI, SH., MH. Acara dimulai pada pukul 09.00 Wita dengan dihadiri oleh Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan - karyawati Pengadilan Negeri Praya.
Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Praya mengingatkan PP Displin PNS Nomor 94 Tahun 2021 tentang displin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksana dari BKN Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Kode Etik PNS, agar selalu melaksanakan kewajiban sebagai PNS dan menghindarkan apa yang menjadi larangan didalam maupun diluar jam kerja.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
