KUNJUNGAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI BAPAK Dr. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. DI PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 15 Juli 2024
Disela sela kegiatan kerja di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat, Panitera Mahkamah Agung RI Bapak Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. melakukan kunjungan di Pengadilan Negeri Praya untuk melihat Sarana dan Prasarana yang ada yang meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Sidang, Ruang Pimpinan serta Ruang Pegawai Pengadilan Negeri Praya.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Praya.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
