KEGIATAN SOSIALISASI SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA SECARA DARING
Praya, 4 Agustus 2023
Bertempat di Ruang Command Center, Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Bapak MUJITAHID, S.H. bersama Panmud Perdata dan Kasubag Kepegawaian & Ortala mengikuti kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya secara daring melalui zoom meeting.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
