By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

DELEGASI KELUAR

DELEGASI MASUK

Last updated on 14 August 2023.
Hits: 1355

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Last updated on 11 August 2023.
Hits: 20311

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Last updated on 11 August 2023.
Hits: 20083

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Last updated on 15 January 2026.
Hits: 1569

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PRAYA

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1202/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/VII/2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan Di Pengadilan Negeri Praya :

Last updated on 29 July 2026.
Hits: 1846

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

KETUA UMUM PP IKAHI HADIRI RAPAT DENGAN BALEG DPR RI

SARJITO UCAP SUMPAH JABATAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK DI HADAPAN KETUA MA

IMPLEMENTASI SEMA 2/2026, WKMA BIDANG YUDISIAL PANTAU SIDANG PUTUSAN BANDING DARING DI 5 PENGADILAN TINGGI

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Tingkatkan Penyelesaian Sengketa dan Eksekusi Bidang Pertanahan, Badilum Selenggarakan Bimtek di Wilayah Indonesia Barat
Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia telah menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya adalah kebutuhan akan tanah, baik untuk tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya. Hal ini terkadang memicu munculnya konflik atau sengketa terhadap tanah yang akhirnya membutuhkan penyelesaian oleh pengadilan. Hakim dituntut dapat menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memandang penting untuk membekali para hakim dengan kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menangani hal tersebut. Oleh karena itu, Ditjen Badilum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Bidang Pertanahan yang secara daring bagi Wilayah Indonesia Barat pada 10 s.d. 11 September 2026. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan diikuti oleh 118 hakim pada pengadilan tingkat pertama. Bimtek ini menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dalam bidang pertanahan, yaitu:
- Agus Subroto, S.H., M.Kn. selaku Hakim Agung pada Kamar Perdata;
- Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. selaku Purnabakti Hakim Agung/Ketua Kamar Pengawasan periode 2021-2023;
- Joko Subagyo, S.H., M.T. selaku Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN; dan
- I Made Daging, A.Ptnh., M.H. selaku Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN.
Melalui bimtek ini, para peserta dibekali mulai dari pengetahuan terkait berbagai kebijakan dan peraturan yang melandasi penangan perkara dan sengketa pertanahan, hingga bagaimana penyusunan putusan yang baik, khususnya dalam perkara di bidang perdata pertanahan. Tak hanya itu, para peserta jika diberikan berbagai contoh kasus dan perkara yang terjadi di dunia nyata dan bagaimana penyelesaiannya sehingga para peserta bisa mendapatkan gambaran nyata terkait solusi dan penyelesaiannya. Para peserta kemudian diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan para narasumber terkait pemaparan yang disampaikan. Melalui bimtek ini, diharapkan para hakim dapat menangani perkara dan sengketa pertanahan dengan lebih humanis dan dapat memberikan penyelesaian yang tidak hanya adil bagi seluruh pihak, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak para pihak yang bersengketa.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGADILAN TINGGI NTB LAKSANAKAN SIDANG TERBUKA PENYUMPAHAN ADVOKAT
Mataram (27/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Sidang Terbuka untuk Umum dalam rangka Pengucapan Sumpah Advokat, yang dipimpin … Selengkapnya →
RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (26/08/2026). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Bapak Sutaji, S.H., M.H. selaku … Selengkapnya →
PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI DAN PURNABAKTI KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram, 21 Agustus 2026 — Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggelar acara Pengantar Alih Tugas Hakim Tinggi serta Pengantar … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

HASIL SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PANITERA PENGGANTI DAN HAKIM YUSTISIAL PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PARTISIPASI MASYARAKAT UMUM DALAM PENELUSURAN INFORMASI REKAM JAJAK PESERTA SELEKSI PANITERA PENGGANTI DAN HAKIM YUSTISIAL PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

DAFTAR PESERTA CALON HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN HAKIM YUSTISIAL YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN PROFILING

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN YANG MENGATASNAKAMAN PENGADILAN TINGGI NTB
PENGUMUMAN Diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum, sehubungan dengan pesan whatsapp, telephone (komunikasi langsung) yang mengatasnamakan Ketua dan/ atau … Selengkapnya →
PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIV TAHUN 2026
Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2026 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang … Selengkapnya →
REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.