Tim Ditjen Badilum berkunjung ke Kalimantan Utara pada hari Kamis, 16 Juli 2026 dalam rangka asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) bersama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. Di gedung sementara Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, rangakian asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) diikuti penuh semangat oleh seluruh hakim tinggi, pejabat dan pegawai.
Untuk tingkat pertama, asesmen AMPUH digelar di Pengadilan Negeri Tarakan, bersama hakim tinggi pengawas daerah PT Kalimantan Utara dan Ketua PN Tarakan Dr. Damenta Alexander, S.H., M.Hum. Asesmen AMPUH di Kalimantan Utara juga dilaksanakan di pengadilan Negeri Tanjung Selor, bersama Ketua PN Tanjung Selor Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H. serta seluruh jajaran PN Tanjung Selor. Kedua pengadilan negeri ini menjadi satuan kerja dengan tugas emlayani para warga di wilayah terdepan di pertasan Indonesia
Tim asesmen AMPUH Ditjen Badilum melakukan penilaian terkait tugas dan layanan, temasuk dengan wawancara kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta memeriksa layananan pokok penanganan perkara dan layanan pendukung seperti pengelolaan teknologi informasi dan arsip.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
