Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
Kunjungan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI ke PN Praya dalam Rangka Penyusunan Naskah Urgensi 2026
Kunjungan Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI ke PN Praya dalam Rangka Penyusunan Naskah Urgensi 2026
Praya, 22 Juli 2026 - Pengadilan Negeri Praya menerima kedatangan tim dari Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan judul “Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing mengenai Pembayaran Sejumlah Uang (Enforcement of Foreign Money Judgements)”.
Kedatangan tim Badan Strajak disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, Bapak Arief Karyadi, S.H., M.Hum., yang didampingi oleh Wakil Ketua.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat kerangka regulasi nasional terkait pelaksanaan putusan pengadilan asing, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, guna memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, serta menyesuaikan perkembangan praktik hukum internasional.
Dalam kesempatan tersebut, tim Badan Strajak melakukan audiensi, wawancara, dan pengumpulan data serta masukan dari Pengadilan Negeri Praya mengenai praktik penanganan perkara yang memiliki dimensi keperdataan internasional dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi enforcement of foreign money judgements di Indonesia.
Ketua Pengadilan Negeri Praya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Praya untuk turut berkontribusi dalam penyusunan naskah urgensi tersebut. Diharapkan, hasil penyusunan naskah ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang responsif terhadap kebutuhan hukum nasional dan perkembangan hubungan hukum lintas negara.
Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Praya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan kebijakan peradilan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
- Hits: 46