RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN SAKIP TAHUN 2026 PENGADILAN NEGERI PRAYA
Praya, 22 Januari 2026
Bertempat di Ruang Media Center, Pengadilan Negeri Praya mengadakan Rapat Penyusunan Program Kerja serta pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2026.
Selanjutnya Pengadilan Negeri Praya juga melaksanakan Rapat Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi kinerja sesuai peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Bapak ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Ketua serta di hadiri oleh Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Praya
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
