Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Praya

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Praya

Jalan Diponegoro No.2 Praya, Kab. Lombok Tengah Telp. (0370) 654082 - Fax. (0370) 653143

Email : umum@pn-praya.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RISistem Informasi Penelusuran Perkara


Logo Artikel

KEPANITERAAN PIDANA

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi :

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.

  • Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri.
  • Sasaran : Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana.
  • Sasaran : Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.

Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.

  • Tujuan : Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi.
  • Sasaran : Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.

Mengelola Berkas Perkara Pidana Yang Masuk.

  1. Perkara Biasa.
    • Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.
    • Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
    • Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/ Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.
  2. Perkara Singkat.
    • Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penunut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera / Panitera Penggantinya ditujuk oleh Panitera.
    • Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
    • Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/ Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/ Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/ Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditanda tangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.
  3. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas.
    • Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Jum’at.
    • Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Ngegeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
    • Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/ dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari jumat disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
      • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
      • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Perkara Praperadilan.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraaan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

  1. Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh hakim yang bersangkutan.
  2. Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan.

 

----------------

Mengelola Upaya Hukum.

Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/ diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk  mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
  • Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

 

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan.dalam waktu1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi. Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari.menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, slanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

  • Tujuan : Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
  • Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Grasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara Grasi dan Peninjauan Kembali sangat jarang ada pada Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----

Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dangan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

  • Tujuan : Mengisi Register Penahanan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

------

Mengelola Register Izin / Persetujuan Penyitaan

Register Izin Persetujuan Penyitan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.

Permohonan izin / izin persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin / persetuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Penyitaan
  • Sasaran : Tersedianya data tentang izin / persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

------

Mengelola Register Izin Pengeledahan

  • . Register Izin Pengeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
    1. Permohonan izin / persetujuan pengeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin / persetujuan pengeledahan, kemudian dibuat penetapan izin / persetujuan pengeledahan serta dicatat dalam Register Izin Pengeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.
  • Tujuan : Mengisi Register Izin / Persetujuan Pengeledahan.
  • Sasaran : Tersedianya data izin / persetujuan pengeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

-------------

Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

---------

Menerima / Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

  1. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
  2. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
  3. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
  4. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.

---------

PANITERA MUDA PIDANA

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas :

  1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
  2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
  3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
  4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
  5. Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
  6. Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas :

  1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
  2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
  3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
  4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.
  5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
  6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
  7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
  8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
  9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
  10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
  11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
  12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
  13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
  14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
  15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.
  16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
  17. Mengerjakan pernyataan banding.
  18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
  19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
  20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.
  21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
  22. Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
  23. Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
  24. Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

 

 

Dengan motto "PROAKTIF" Profesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa dan Inovatif Pengadilan Negeri Praya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • 15 KETUA DHARMAYUKTI KARINI PROVINSI MELAKUKAN SERAH TERIMA JABATAN DI HADAPAN KETUA UMUM DHARMAYUKTI
    Kamis, 19 September 2019 16:30 WIB.
    Jakarta " Humas: Setelah acara pelantikan dua puluh lima Ketua pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Mahkamah Agung, pada hari yang sama sebanyak lima belas Ketua Dharma Yukti Karini (DYK) Provinsi melakukan serah terima Jabatan di hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini, Hj. Andy Rosdiati Hatta Ali. kelima belas DYK Provinsi tersebut terdiri atas: Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Bengkulu, Bali, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau dan Riau Kepulauan, Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat dan Gorontalo, pada hari Kamis, 19/9/2019, bertempat di gedung tower Mahkamah Agung lantai dua. Dalam sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini mengatakan bahwa Mengelola organisasi yang anggotanya para ibu dengan berbagai latar belakang budaya dan latar belakang Pendidikan, tidaklah mudah. Kita tidak memerlukan pimpinan yang memiliki kecerdasan pengetahuan yang tinggi tetapi kurang memiliki kecerdasan emosional. Kita lebih memerlukan pimpinan yang bisa memahami perbedaan, yang bisa menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga hadir sosok orang yang dapat mempersatukan orang dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, saya titip pesan kepada para Ketua DYK Provinsi, bekerjasamalah secara baik dengan semua teman yang ada di wilayah ibu-ibu. Jangan segan untuk menyapa dan meminta dukungan secara langsung kepada para pelindung Dharmayukti Karini di tingkat cabang. Karena dukungan para pelindung di tingkat cabang inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Dharmayukti Karini. Acara serah terima jabatan Ketua Dharmayukti Karini Provinsi dihadiri oleh pengurus Dharmayukti Karini pusat, pengurus Dharmayukti Karini Cabang Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. Diakhir sambutan Ketua Umum DYK mengutarakan, Mari kita berupaya bersama untuk membuat jati diri Dharmayukti Karini semakin kuat. Tunjukkan keberadaan kita dengan cara-cara yang santun dan bermanfaat. Lakukan program kerja yang membuat orang di sekitar kita mengetahui bahwa Dharmayukti Karini ada untuk kebaikan keluarga besar warga pengadilan. Kegiatan seperti program BDBS (Bantuan Dana Bea Siswa), program kitanan masal, program penyuluhan kesehatan dan sebagainya merupakan hal yang mudah dirasakan manfaatnya. Hindari pelaksanaan program kerja yang menimbulkan kesan hura-hura, mengganggu nama baik lembaga peradilan. Dengan cara ini Dharmayukti Karini akan lebih banyak mendapat simpati. Saya percaya kita semua bisa. Mari kita mulai dari diri kita. (humas)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MA LANTIK 2 DIREKTUR JENDERAL PADA MAHKAMAH AGUNG DAN 25 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
    Kamis, 19 September 2019 16:16 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 2 (dua) Direktur Jenderal yaitu Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Kamis, 19 September 2019 pukul 10:00 WIB. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung juga akan melantik 25 (dua puluh lima) Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri atas 15 (lima belas) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, dan 10 (sepuluh) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pelantikan Direktur Jenderal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019, sedangkan untuk pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 126/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019, dan 136/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukanlah seremonial dan aturan kepegawaian semata, namun pengambilan sumpah adalah ikrar kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lafaz sumpah tersebut harus diresapi dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan, karena pada waktunya kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diikrarkan, tegas Prof. Hatta di hadapan para pejabat yang dilantik. Terakhir Prof. Hatta menyampaikan selamat kepada semua yang dilantik, dan berharap semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada semua pejabat yang telah dilantik. Berikut adalah nama-nama yang dilantik: Dr. Prim Haryadi, SH., MH. sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN jabatan sebelumnya adalah Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badimiltun Sedangkan untuk pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi adalah: Sunaryo, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar jabatan sebelumnya yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta H. Abdul Kadir, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Robinson Tarigan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado H. Arif Supratman, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh. Eka Kartika E.M, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Zaid Umar Bobsaid, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Heru Pramono, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Syafrullah Sumar, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontralo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Adapun para pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah: Dr. H. Harun S., SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Dr. H. Samparaja, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. Hj. Umi Kulsum, SH. MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Helmy Thohir, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Syariyah Aceh jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Drs. H. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-2 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan juga acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru dilantik. (azh/RS)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 26 PENGADILAN NEGERI
    Rabu, 18 September 2019 19:22 WIB.
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badilum dan Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 26 Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, 18/9/2019, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program Akreditasi Pemjaminan Mutu pengadilan, yang awalnya dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pengadilan negeri yang berinisiatif dan mampu meraih sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008, kemudian menjadi inspirasi bagi badan peradilan yang dipelopori oleh Badan Peradilan Umum dibawah kepemimpinan Dirjen Badilum untuk menggiatkan program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, program akreditasi ini terbukti telah mengubah wajah pengadilan " pengadilan kita menjadi pengadilan yang lebih berperspektif pada pelayan publik, Satuan " satuan kerja pengadilan, berlomba " lomba memenuhi kriteria penilaian, sehingga dengan sendirinya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan disetiap satuan kerja tersebut pun ikut meningkat, tutur Hatta Ali. Dalam acara ini, terdapat 26 pengadilan negeri yang akan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, dengan akreditasi A sebanyak 16 Pengadilan Negeri dan Akreditasi B sebanyak 10 Pengadilan Negeri. Ada pengadilan negeri yang pengoperasiannya baru saja diresmikan Oktober 2018 telah berhasil meraih akreditasi. Akreditasi penjamin mutu adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkwalitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul ( the framework of courts excellence ) Tingkat pelayanan lembaga peradilan di Indonesia mungkin belum bisa setaraf dengan pengadilan " pengadilan di negara " negara yang telah maju budaya hukum dan peradilannya. Namun sikap optimism perlu terus ditanamkan agar gerak perubahan tersebut tetap berputar secara dinamis menuju standar peradilan secara internasional, ucap Prof Hatta. Diakhir sambutan KMA mengucapkan selamat kepada pengadilan " pengadilan negeri yang baru saja berhasil mendapatkan akreditasi penjamin mutu pengadilan, dan pengadilan " pengadilan negeri yang telah mendapatkan peningkatan predikat akreditasi. Tetaplah bersemangat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, teruslah bekerja dengan ikhlas, agar kita dapat mencintai pekerjaan kita dan segala yang dirasakan menjadi beban, akan berubah menjadi suatu yang menggembirakan. Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan tingkat Banding seluruh Indonesia, pejabat eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. (humas)
    | Selengkapnya |
  • 137 SATKER DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA MENERIMA PENGHARGAAN
    Rabu, 18 September 2019 15:10 WIB.
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, telah meluncurkan 9 aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama pada Rabu, 18 September 2019. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja peradilan agama dalam berbagai kategori perlombaan. Sebanyak 137 satker di lingkungan peradilan agama menerima penghargaan atas berbagai lomba yakni; penyerahan hadiah lomba inovasi pelayanan publik, website dan penghargaan e-court, penyerahan hadiah lomba SIKEP, penyerahan hadiah lomba dan penghargaan SIPP, dan penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu. Ketua Mahkamah Agung mengucapkan selamat kepada semua satuan kerja yang mendapatkan penghargaan dari lomba SIPP, Website, SIKEP, dan inovasi Pelayanan Publik, serta kepada satuan kerja yang mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu, "semoga penghargaan tersebut dapat menjadi kebanggaan sekaligus pemacu semangat bagi saudara sekalian," harap Ketua Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya berikut kami lampirkan susunan penerima penghargaan; (enk/RS/photo:PN) Unduh penghargaan.pdf
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG: SAYA MENGAPRESIASI INOVASI-INOVASI YANG DICIPTAKAN BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG
    Rabu, 18 September 2019 13:49 WIB.
    Jakarta - Humas MA: Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya terkesan dan mengapresiasi semua inovasi yang diciptakan oleh Badan Peradilan Agama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, saat meluncurkan secara resmi 9 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Rabu, 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruuh Indonesia, dan undangan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa 9 aplikasi unggulan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data kemiskinan. Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Aco memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12. 278 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Dr. Aco juga mengatakan bahwa terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara. Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu: 1. Aplikasi notifikasi perkara 2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama 3. Aplikasi antrian sidang 4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K) 5. Command centre Badilag 6. Aplikasi e- eksamninasi 7. Aplikasi PNBP 8. E-register perkara 9. E-keuangan perkara Pada acara yang bertepatan dengan peringaan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. Peluncuran buku berjudul Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, dalam upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Kata Prof. Hatta yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Terakhir, Prof. Hatta berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (azh/RS/photo:PN)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB2656
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB253 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB568 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB414 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB334
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
    Selasa, 06 Agustus 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber  Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
    Selengkapnya
  • PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
    Rabu, 24 Juli 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
    Selengkapnya
  • EVALUASI KINERJA MELALUI TELECONFERENCE
    Rabu, 10 Juli 2019
    Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "PROAKTIF" Profesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa dan Inovatif Pengadilan Negeri Praya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.