Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Praya. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Negeri Praya dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Negeri Praya. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Praya. Lebih lanjut
Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat pencari keadilan dapat memohon informasi maupun mengajukan pengaduan melalui Meja Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Lebih lanjut
Informasi Tilang Sesuai Perma No 12 tahun 2016 Menjelang akhir tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 12 Tahun 2016 mengenai tilang. Adapun salah 1 (satu) pointnya adalah pelanggar tidak perlu ikut sidang tilang lagi, kecuali ada keberatan. Untuk mengetahui besaran denda tilang, PN PRAYA memberikan informasi yang bisa diakses secara online dengan mengunjungi alamat http://tilang.pn-praya.go.id atau melihat langsung dipapan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Praya pukul 08.00 waktu setempat. Lebih lanjut

Informasi Lengkap Mengenai Denda TILANG, KLIK DISINI (http://tilang.pn-praya.go.id)

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas